Wali Kota (Wako) Dumai Drs H ZUlkifli AS MSi dihadapan peserta Siswa Studi Strategis Dalam Negeri (SSSDN) PRogram Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIII Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), menjelaskan seputar Kota Dumai, mulai dari sisi anggaran hingga program kebijakan pengentasan kemiskinan serta berbagai ketersediaan sarana dan infrastruktur. Wako secara seksama membeberkan secara umum dan terinci soal pembangunan kota dan berbagai kendala yang harus dihadapi. Secara jujur beliau menyampaikan sulit untuk membendung truk-truk pengangkut berkapasitas berat. "Yang terjadi saat ini tonase truk tidak sebanding dengan kelas jalan yang tersedia.
Upaya untuk mengaturnya, dengan kebijakan membuat Terminal Barang (TA) dan membatasi setiap keliebihan muatan. Untuk perbaikan jalan rusak diharapkan bantuan Pemerintah Provinsi Riau dan pusat, "kata Wako Dumai. Wako yang didampingi Wakil Wali Kota Dumai dan unsur Muspida, Rabu (5/8) di Gedung Pertemuan Sasana Mitra Pertamina RU II Dumai, menjawab beberapa perbandingan belanja aparatur pemerintah dengan belanja untuk pelayanan publik dalam penggunaan APBD. APBD Dumai sekitar Rp. 800 miliar, secara konsekwensi logis untuk belanja aparatur pemerintah hanya dialokasikan sekitar 30-35 persennya. Selebihnya diperuntukkan bagi pelayanan kepentingan publik dan pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan sumber daya manusia (SDM).
Sementara itu pimpinan rombongan SSSDN PPRA XLIII Lembanas Mayor Jenderal TNI Suryo Harianto, mengatakan tujuan diadakannya penyelenggaraan pendidikan di Lemhanas, untuk memantapkan pengembangan kemampuan kader-kader pimpinan tingkat nasional yang integratif, bagi pejabat senior terpilih diaparatur pemerintah dan TNI Polri. Sedangkan tugas pokok dan fungsi Lemhanas sendiri ialah menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader pimpinan tingkat nasional serta melakukan pengkajian konsepsional dan strategis.
Sumber : Riau Pos
Upaya untuk mengaturnya, dengan kebijakan membuat Terminal Barang (TA) dan membatasi setiap keliebihan muatan. Untuk perbaikan jalan rusak diharapkan bantuan Pemerintah Provinsi Riau dan pusat, "kata Wako Dumai. Wako yang didampingi Wakil Wali Kota Dumai dan unsur Muspida, Rabu (5/8) di Gedung Pertemuan Sasana Mitra Pertamina RU II Dumai, menjawab beberapa perbandingan belanja aparatur pemerintah dengan belanja untuk pelayanan publik dalam penggunaan APBD. APBD Dumai sekitar Rp. 800 miliar, secara konsekwensi logis untuk belanja aparatur pemerintah hanya dialokasikan sekitar 30-35 persennya. Selebihnya diperuntukkan bagi pelayanan kepentingan publik dan pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan sumber daya manusia (SDM).
Sementara itu pimpinan rombongan SSSDN PPRA XLIII Lembanas Mayor Jenderal TNI Suryo Harianto, mengatakan tujuan diadakannya penyelenggaraan pendidikan di Lemhanas, untuk memantapkan pengembangan kemampuan kader-kader pimpinan tingkat nasional yang integratif, bagi pejabat senior terpilih diaparatur pemerintah dan TNI Polri. Sedangkan tugas pokok dan fungsi Lemhanas sendiri ialah menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader pimpinan tingkat nasional serta melakukan pengkajian konsepsional dan strategis.
Sumber : Riau Pos
0 komentar:
Posting Komentar